/>

Peraturan Arab Saudi untuk Lindungi Jamaah Haji dan Umrah

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dilaporkan telah merilis seperangkat peraturan baru. Peraturan baru itu ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi jamaah, baik Haji atau Umrah dan memberikan hak-hak jamaah melalui tindak lanjut dari komite pengawasan dan pusat komunikasi untuk menerima keluhan dan pengamatan.

Peraturan Arab Saudi untuk Lindungi Jamaah Haji dan Umrah

Sebuah dokumen yang diunggah di situs kementerian itu mengatakan, mereka akan memberikan perlindungan lebih terhadap hak-hak jamaah melalui tindak lanjut melalui komite pengawasan dan pusat komunikasi untuk menerima keluhan dan lain sebagainya.

Kementerian mengatakan bahwa hal tersebut menjamin hak-hak jamaah asing dengan memantau komitmen serta layanan kontrak, seperti akomodasi, makanan, dan alat transportasi. Keluhan dari jamaah akan diteruskan ke sebuah komite khusus yang nantinya akan memutuskan hukuman terhadap para pelanggar. Sebuah perusahaan pelayanan haji yang tidak menyediakan layanan berstandar baik akan dikenakan denda, diskors, bahkan lisensinya bisa dicabut.

Sebuah perusahaan jasa Umrah dan Haji yang menyediakan layanan dibawah standar akan dikenai hukuman, mulai dari di denda, skorsing atau lebih dan atau lisensinya dicabut. Berdasarkan peraturan baru itu jamaah Umrah harus diberikan jaminan keselamatan dan kenyamanan saat sedang melakukan ritual mereka dengan jaminan adanya alat transportasi, pengiriman barang-barang, konfirmasi pemesanan tiket pesawat, tiket pesawat alternatif dalam kasus yang asli hilang oleh pihak perusahaan yang memberikan pelayanan.

Hak-hak jamaah haji seperti keamanan dan kenyamanan, implementasi penuh dari kewajiban kontrak dengan sebuah perusahaan jasa yang telah menyediakan, jaminan keuangan terhadap sebuah perusahaan untuk memastikan bahwa mereka menghormati kontrak mereka sendiri, representasi di pengadilan apabila ada perusahaan keberatan dengan kompensasi finansial.

Setiap jamaah haji dan umrah berhak mendapatkan keselamatan dan kenyamanan

saat melakukan ibadah mereka di Tanah Suci.

Baik itu dari sisi transportasi, pengiriman barang-barang, konfirmasi pemesanan tiket pesawat, sampai dengan tiket pesawat alternatif dalam kasus apabila tiket asli telah hilang.

Hak-hak jamaah haji yaitu termasuk keamanan dan kenyamanan yang merupakan implementasi kewajiban penuh dari kontrak dengan perusahaan jasa yang telah menyediakan. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka menghormati kontrak tersebut.

Berikut adalah beberapa hak jamaah yang berasal dari dalam negeri (Arab Saudi):
1. Kementerian akan mengambil jaminan keuangan yang diperlukan dari perusahaan berlisensi untuk memastikan pemenuhan kontrak.

2. Kementerian akan melakukan pemantauan layanan dan fasilitas yang telah disediakan oleh perusahaan.

3. Kementerian akan menerima keluhan dan laporan dari para jamaah. Nantinya ada komite bersangkutan untuk menyelidiki dan mengeluarkan keputusan yang lebih tepat.

4. Kementerian akan melaksanakan keputusan komite, termasuk yang menerapkan hukuman pada perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan memberlakukan denda, menghentikan layanan mereka untuk satu musim ataupun lebih dan membatalkan lisensi mereka.

5. Kementerian akan mewakili jamaah sebelum akhirnya kasus tersebut akan masuk ke pengadilan hukum yang memiliki wewenang.

6. Kementerian akan memberikan jamaah jumlah kompensasi yang ditentukan bagi mereka melalui jalur resmi disetujui.

Tak hanya bagi jamaah yang berasal dari Arab Saudi, asal jamaah haji dan umrah yang berasal dari luar negeri pun tetap memiliki hak. Di antaranya yaitu:
1. Kementerian akan memastikan hak-hak jamaah sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh jamaah, perwakilan jamaah dan penyedia layanan.

2. Kementerian akan memastikan bahwa jamaah mendapatkan akomodasi, transportasi, makanan dan logistik yang sesuai di tempat-tempat suci.

3. Kementerian akan menerima keluhan dan komentar jamaah mengenai perusahaan penyedia layanan yang nantinya akan diteruskan ke komite bersangkutan untuk penyelidikan lebih dalam dan mengeluarkan keputusan tepat.

4. Kementerian mengevaluasi laporan tentang kinerja dari pihak berlisensi. Hal ini akan memberikan sebuah hukuman bagi perusahaan yang telah melanggar dengan memberlakukan denda, menghentikan mereka dari layanan untuk satu musim atau lebih, atau membatalkan lisensi mereka tersebut.

Call Now Button