Kuota haji musim 2020 telah ditetapkan sebanyak 221 ribu jamaah. Jumlahnya berkurang dibandingkan tahun lantas yang mencapai 231 ribu jamaah. Oleh karena itu, Panitia Kerja (panja) tentang Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH), Penyelenggara Haji Hasan Syadzily mendesak pemerintah Indonesia untuk menggarap pendekatan pemerintah Arab Saudi, Supaya sangat tidak kuota haji tetap seperti 2019 lalu.
“Saya kira Pemerintah Indonesia harus menggarap pendekatan diplomatik guna Kerajaan Arab Saudi agar kuoto haji Indonesia paling tidak tetap seperti tahun 2019 yang lalu, sebanyak 231.000. Berarti berkurang menjadi 10.000 dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Politikus Partai Golkar, saat dihubungi
Penyelenggara Haji mengatakan, memang Kementerian Agama RI (Kemenag) dan Kementerian Urusan Haji Arab Saudi telah menandatangani MoU soal kuota haji Indonesia. Namun ia menegaskan bahwa pengurangan ini dalam pandangannya bukanlah karena pelayanan. Karena bila ditonton dari pelayanan yang diberikan, terutama yang dirasakan jamaah haji Indonesia tahun 2019 yang lalu. Menurut, kata Penyelenggara Haji survei BPS terjadi peningkatan walaupun tidak signifikan.
“Kami, Komisi VIII DPR RI, akan menyampaikan guna Menteri Urusan Haji Arab Saudi siang ini tentang permintaan penambahan kuota ini. Sebelumnya, MPR RI telah bertemu dengan Raja Salman guna urusan yang sama,” tutur yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.
Lebih lanjut, Penyelenggara Haji menjelaskan, yang jelas guna Komisi VIII DPR RI bila ditonton dari persiapan jemaah haji Indonesia untuk tahun 2020 ini, Kemenag dinilai sangat siap memberikan pelayanan berapapun kuota yang di berikan kepada Indonesia. Panja BPIH, telah mempersiapkan desain pembiayaan dengan dua kemungkinan.
“Kami sekarang ini sedang di Arab Saudi dalam rangka meyakinkan sebanyak komponen biaya haji yang akan ditetapkan dalam BPIH tahun 2020. Kami rapat dengan duta besar Republik Indonesia di sini, salah satu yang dirundingkan yaitu soal kuota haji untuk Indonesia,” katanya.